I. Prosedur /mekanisme penerbitan surat tugas.
1. Pemeriksaan regular
1. Irban selaku pembantu penanggung jawab wilayah kerja pengawasan untuk melakukan koordinasi dengan subag perencanaan.
2. Apabila terjadi perubahan rencana penugasan audit yang disebabkan belum ada tiga bulan auditan diperiksa oleh BPK/BPKP atau instansi pemerintah lain, segera melakukan koordinasi.
3. subag perencanaan berdasarkan PKPT atau usulan perubahan dari irban, segera berkoordinasi dengan pengelola kepegawaian/subag umum
4. surat tugas yang telah terbit segera disampaikan kepada irban selaku penanggung jawab wilayah kerja pemeriksaan, untuk ditindaklanjuti oleh tim pemeriksa.
2. Pemeriksaan khusus / kasus
1. Irban selaku pembantu inspektur yang mempunyai wilayah tanggung jawab pengawasan setelah menerima informasi awal, baik yang bersumber dari disposisi/ perintah langsung bupati ,surat kabar/ mass media ,surat pengaduan dan lain-lain segera melakukan langkah-langkah :
a. Mengumpulkan dan meneliti dokumen/bukti awal.
b. Melakukan klarifikasi
c. Mengevaluasi apakah bukti awal telah cukup bukti untuk dilakukan pemeriksaan. Bila cukup bukti irban segera minta disposisi /persetujuan inspektur untuk dilakukan pemeriksaan khusus.
2. Irban segera berkoordinasi dengan subag perencanaan untuk diproses surat penugasan audit.
3. Surat tugas yang telah terbit disampaikan kepada irban selaku penanggungjawab wilayah pengawasan untuk ditindaklanjuti oleh tim pemeriksa.
3. Tindak lanjut pemeriksaan
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan setelah membuat skala prioritas ,sekretaris selaku koordinator tindak lanjut segera berkoordinasi dengan irban terkait untuk diproses surat tugas tindak lanjut
2. Subag evaluasi dan pelaporan berkoordinasi dengan pengelola kepegawaian /subag umum untuk diterbitkan surat tugas
3. Subag evaluasi dan pelaporan menyampaikan surat tugas yang telah terbit kepada tim tindak lanjut
4. Tugas lain-lain
Tugas –tugas lain selain tersebut diatas dilaksanakan sesuai dengan perintah /petunjuk dari atasan sesuai dengan kewenangannya
II. Prosedur/ mekanisme penyusunan PKPT
1. 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir ,irban sesuai dengan wilayah tugas pengawasan segera membuat skala prioritas objek pemeriksaan.
2. Irban setelah membuat skala prioritas segera menyampaikan kepada inspektur lewat sekretariat.
3. Inspektur membentuk tim penyusun PKPT yang terdiri dari irban ,sekretariat dan koordinator auditor
4. Tim berdasarkan skala prioritas yang disampaikan irban segera menyusun PKPT.
5. Tim dalam menyusun PKPT memperhatikan bobot/beban kerja auditor sesuai hari pemeriksaan.
III. Prosedur / mekanisme pelaksanaan audit
A. Tahap persiapan
1. Pengendali teknis ,ketua tim dan anggota mengumpulkan informasi awal dalam rangka penyusunan program kerja audit antara lain:
a. Peraturan perundangan
b. Dokumen anggaran dan rencana kerja (DIPA-SKPD dan RKA)
c. Laporan kegiatan SKPD
d. Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh pengawas intern atau ekstern
e. Buku pedoman/prosedur, kebijakan, peraturan pelaksanaan yang dibuat auditan
f. Hasil wawancara anatara pihak auditor dengan pimpinan auditan
g. Hasilobservasi lapangan mengenai kegiatan audit
B. Tahap pelaksanaan
1. Ketua tim bersama anggota :
a. Melaksanakan program kerja audit dengan menuangkannya dalam kertas kerja audit
b. Apabila dalam audit pendahuluan terdapat permasalahan , maka dibuat program kerja pemeriksaan lanjutan (audit rinci) untukmengetahui :
i. Kondisi yang sebenarnya
ii. Penyebab terjadinya permasalahan
iii. Akibat dari permasalahan tersebut
iv. Rekomendasi yang tepat terhadap permasalahan tersebut
2. Pengendali teknis melakukan supervise untuk menetahuia apakah kertas kerja audit telah sesuai dengan program kerja audit.
C. Tahap pelaporan
1. Berdasarkan Kertas kerja audit ,ketua tim dibantu anggota membuat konsep laporan hasil pemeriksaan
2. Pengendali teknis mereview konsep laporanhasil pemeriksaan dengan menggunakan tinta hijau.
3. Pengendali mutu/ inspektur mereview konsep laporan hasil pemeriksaan dengan tinta merah
4. Sekretariat menggandakan konsep yang sudah jadi dan mengirim laporan hasil pemeriksaan
IV. Prosedur/ mekanisme pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan
1. Tim menerima surat penugasan
2. Tim melaksanakan tindak lanjut
3. Tim melaporkan hasil tindak lanjut kepada inspektur via/ lewat irban dengan tembusan subag evaluasi dan pelaporan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar